Artikel & Opini

Pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia memasuki babak baru melalui penyusunan strategi nasional bioprospeksi. Langkah ini diambil untuk menjembatani potensi ekonomi hijau dan biru tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem darat maupun laut.

Langkah strategis tersebut ditandai dengan peluncuran Dokumen Strategi Pengembangan Bioprospeksi di Indonesia dalam acara SOLUSI Day: Integrasi Darat dan Laut untuk Indonesia Tangguh dan Lestari di Jakarta, Senin (28/9/2026). Dokumen ini menjadi satu dari lima instrumen utama pembaruan tata kelola bentang alam terpadu secara berkelanjutan.

Dokumen ini memuat penilaian komprehensif terkait pemanfaatan bahan hayati untuk riset dan pengembangan ekonomi bernilai tinggi. Di dalamnya dirumuskan pula aturan pembagian manfaat yang adil (benefit sharing) bagi masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai pemegang pengetahuan tradisional.

Momen peluncuran ini mempertegas fakta bahwa Indonesia memiliki kekayaan ekosistem yang melimpah. Hampir seluruh jenis ekosistem alami dapat ditemukan di Nusantara dengan nilai ekonomi tersendiri. Namun, tantangan terbesarnya terletak pada bagaimana mengelola seluruh potensi tersebut secara terintegrasi dan saling menopang.

Melihat Bentang Alam secara Utuh

Selama ini, pengelolaan hutan, sungai, pesisir, dan laut kerap berjalan terpisah akibat batas-batas sektoral maupun administratif. Padahal, aliran ekologis dan batas air tidak mengenal sekat buatan manusia. Kerusakan lingkungan di wilayah hulu hampir dipastikan berdampak langsung pada ekosistem hilir dan lautan.

Acara SOLUSI Day—yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bersama Pemerintah Jerman melalui GIZ Indonesia & ASEAN, serta konsorsium Landscape Alliance, SNV, dan Yayasan KEHATI—menyoroti urgensi perubahan cara pandang tersebut.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo, menegaskan pentingnya penghentian pola pengelolaan yang parsial. Menurut dia, sekat birokrasi tidak boleh membatasi pemahaman terhadap keterkaitan antarekosistem.

Melalui program SOLUSI, terdapat empat prinsip utama yang diterjemahkan ke dalam kebijakan, yakni konektivitas positif darat-laut, tata kelola inklusif, ketangguhan masyarakat dan ekosistem, serta pembangunan berkelanjutan.

Lima Instrumen Kebijakan Strategis

Selain Strategi Pengembangan Bioprospeksi, Bappenas dan para mitra meluncurkan empat dokumen strategis lain guna memperkuat fondasi tata kelola terpadu:

1. Indikator Pengelolaan Terpadu Darat-Laut: Standarisasi evaluasi tingkat nasional dan daerah sebagai pedoman pemantauan keberlanjutan.

2. Pengarusutamaan Gender dalam Keanekaragaman Hayati: Panduan penguatan dimensi sosial, partisipasi, dan tata kelola dalam IBSAP 2025–2045.

3. Strategi Nasional Pendanaan Inovatif: Kerangka skema pendanaan berkelanjutan yang memadukan dana publik, swasta (blended finance), dan instrumen keuangan inovatif.

4. Rencana Induk (Master Plan) Wilayah Padagimo: Model percontohan tata kelola ruang lintas sektor dari hulu hingga laut untuk kawasan Palu, Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong di Sulawesi Tengah.

Kemitraan Indonesia-Jerman di Tingkat Tapak

Pendekatan terpadu ini telah diuji coba di tiga provinsi percontohan, yakni Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah.

Manajer Program Proyek SOLUSI di GIZ Indonesia dan ASEAN, Yuliana Cahya Wulan, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar implementasi kebijakan di tingkat nasional dapat selaras dengan aksi di daerah.

Kepala Bagian Iklim dan Lingkungan Kedutaan Besar Jerman, Elisabeth Taher, menambahkan pentingnya kelembagaan dan pendanaan yang berkelanjutan agar program tetap berjalan mandiri setelah masa proyek usai.

Di tingkat tapak, hasil konkret mulai terlihat. Team Leader Program SOLUSI Yayasan KEHATI, Muhammad G. Korebima, menjelaskan bahwa kolaborasi masyarakat dan pemerintah daerah berhasil memperluas cakupan wilayah konservasi.

"Proyek SOLUSI mendorong berbagai upaya konservasi, mulai dari perlindungan spesies hingga rehabilitasi mangrove. Secara keseluruhan, sekitar 28.000 hektare area ditargetkan untuk dikelola melalui berbagai inisiatif ini, sekaligus memperkuat ekonomi berbasis sumber daya hayati di tingkat lokal," ujar Korebima.

Menyeimbangkan Nilai Ekonomi dan Konservasi

Peluncuran dokumen bioprospeksi diharapkan mampu menjawab tantangan optimalisasi nilai ekonomi sumber daya hayati sebagai bahan baku industri, kesehatan, dan pangan tanpa merusak alam.

Direktur SNV Indonesia, Putra Agung, mengingatkan pentingnya batasan dalam pemanfaatan hayati. Tanpa tata kelola yang terukur, bioprospeksi rentan berujung pada eksploitasi. Oleh karena itu, pendekatan Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial (Gender Equality and Social Inclusion/GESI) diintegrasikan agar masyarakat adat dan komunitas lokal mendapatkan pembagian manfaat yang adil.

Dukungan sektor swasta dan dunia investasi juga dipandang krusial. Direktur Eksekutif Yayasan KEHATI, Riki Frindos, menilai sektor investasi harus menempatkan isu lingkungan dan sosial sebagai bagian dari strategi manajemen risiko dan peluang bisnis.

"Isu lingkungan tidak akan selesai tanpa keterlibatan investor. Faktor lingkungan dan sosial perlu diintegrasikan dalam pengambilan keputusan investasi. Yayasan KEHATI berupaya membangun jembatan antara masyarakat dan pemilik modal untuk membuka akses pendanaan bagi proyek yang menguntungkan secara finansial sekaligus berdampak positif bagi lingkungan," kata Riki.